MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH

Oleh : M. Nurbadruddin

Memilih dan tidak memilih adalah sebuah keinginan akan suatu perubahan, pelaksanaan pilkada di setiap daerah merupakan aplikasi dari suatu langkah untuk menuju hal tersebut, tetapi bukan berarti perubahan semuanya tergantung akan memilih dan tidaknya. Sudah lebih dari 50 daerah yang melangsungkan pemilihan pemimpin daerah mereka secara “one man one vote” dan pertama kalinya dalam pemilihan presiden dan wakilnya, walau ini adalah sebuah kemajuan dalam sistem demokrasi yang dilaksanakan di negara kita, akan tetapi tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan masyarakat secara keseluruhan, baik pendidikan politik bagi politisi hingga pendidikan akan pluralitas politik, budaya dan agama untuk masyarakat yang hanya sebagai objek penderita dari politisi tersebut. Lebih dari 10 persen (Lembaga Survei Indonesia), masyarakat menyatakan tidak merasakan kepuasan akan hasil pemilihan wakil daerah mereka, di karenakan tidak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya melainkan hanya memperjuangkan kepentingan golongan yang diwakilinya. Selain hal tersebut kekisruhan juga masih menjadi sebuah budaya kekerasan yang masih sulit di hilangkan pada kontestasi pemilihan pemimpin daerah, seperti yang terjadi di Sulawesi dan lain sebagainya, hal ini sebagai pertanda masih minimnya keterbukaan akan pemahaman khususnya pada pimilihan secara terbuka dan pemilihan wakil daerah.

Apakah hal ini akan terjadi pada ibu kota Jakarta?!, yang akan melaksanakan pilkadanya pada bulan agustus mendatang dengan perkiraan sebesar 7,8 juta jiwa yang mempunyai hak pilih, dan apakah tingkat pemilih akan lebih besar dari daerah-daerah sebelumnya yang telah melaksanakan pilkada?, dan apakah dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat Jakarta membuat pemilih yang rasional dan partisipatif!, pertanyaan tersebut membuat Jakarta sebagai titik keberhasilan sebagai daerah sentral pemerintahan menjadi tolak ukur yang sangat vital dalam menilai keberhasilan pemerintahan kita. Pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi dan hukum adalah titel yang dibebani oleh Jakarta, hingga pemimpin yang terpilih haruslah memiliki leadership yang kuat dan manajerial yang hebat dan mempunyai tanggung jawab yang teguh. Hingga, adanya harapan yang tinggi pada kepala daerah bukanlah hal yang mustahil terjadi di ibu kota Jakarta pada saat ini dalam menghadapi sikap yang apatis terhadap akan adanya perubahan, walaupun pada saat ini sifat leadership dan moral yang di miliki oleh pemimpin adalah harapan yang sangat di inginkan oleh pemilih yang rasional, karena dipundaknyalah akan terbentuk suatu perubahan demi kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Pembentukan sikap pemilih rasional merupakan salah satu faktor yang menentukan kedua pilihan tersebut, dengan melihat tingkat pengangguran yang membesar di ibu kota, dimana setiap adanya pembukaan lapangan pekerjaan beribu-ribu para calon pekerja melamar demi mendapatkan pekerjaan dan menghilangkan status pengangguran dan ada pula yang hanya ingin meningkatkan status dari sebelumnya, terbukti sebesar 16.5% dari hasil survey LSI, masyarakat menyatakan masalah yang paling penting untuk di tuntaskan pada saat ini oleh pemerintahan ibu kota Jakarta, dan 91% masyarakat Jakarta menilai buruknya kinerja pemerintahan dalam menanggulangi pengannguran yang ada. Selain hal tersebut, kemacetan dan buruknya transportasi dan fasilitas umum bagi masyarakat Jakarta, hal ini mendapat respon sebesar 12.9% sebagai masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintahan ibu kota Jakarta (LSI), banjir yang terjadi setiap curah hujan yang besar dan banjir musiman setiap lima tahun sekali yang membuat khawatir masyarakat, birokrasi yang berbelit-belit, perbaikan hal tersebut menjadi suatu keyakinan pemilih rasional dalam mempertimbangkan pilihannya, bukan hanya sekedar isu dan janji belaka oleh sang calon pemimpin.

Diantara indikator sikap rasional oleh pemilih yaitu tingkat pendidikan, akses informasi dan tidak terkait dengan ideologi politik. Dibandingkan dengan faktor yang lainnya, pendidikan, merupakan alat prediksi terkuat dari keterlibatan politik hingga memutuskan pilihannya dari budaya masyarakat partisipan, masyarakat yang terdidik lebih cenderung bisa menilai apakah institusi politik yang didukung olehnya sudah bekerja dengan baik atau tidak, dapat mengefaluasi dan kritis terhadap kinerja institusi politik dan memiliki harapan yang lebih besar terhadap perubahan, tidak hanya masyarakat yang harus mengerti akan demokrasi, tetapi elit politik juga harus merasakan pendidikan demokrasi, karena hal ini menyangkut persoalan transformasi budaya dan mentalitas yang “salah” menuju yang baik dalam kesadaran elit berkuasa, dengan demikian elit yang berkuasa akan merasa bahwa kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kesungguhan hati, sehingga kekuasaan tidak menyimpang atau salah mengartikannya. Akses informasi, mendapatkan informasi sebagai data dari penilaian adalah tingkat analisa kepercayaan pada institusi politik, semakin banyak informasi yang didapatkan semakin objektif penilaian yang ditampilkan dan kepercayaan akan institusi politik sebagai agen perubahan semakin kuat dan merefleksikan sikap aktif politik, selain hal itu, kampanye juga dijadikan ajang media sosialisasi, bukan berarti kampanye yang disampaikan oleh partai politik akan mengubah pilihan seseorang akan tetapi kampanye hanyalah sebuah media informasi dan sosialisasi, dan hal itu merupakan proses dalam penentuan untuk memilih. Tidak terkait dengan ideologi politik tertentu, keterkaitannya bukan dikarenakan ideologi yang sama atau hanya sebagai pengikut, melainkan sebagai independensi partisipan, keterkaitan membuat terkungkungnya sikap pemilih rasional yang bisa menilai setiap institusi politik dari berbagai bidang pendekatan nilai-nilai yang telah dibangun oleh institusi-institusi politik sebagai lokomotif of change, bergabungnya sang pemilih di institusi politik tertentu adalah sebagai pilihan yang menjadikan mereka terlibat secara politik aktif dan memiliki afikasi politik dan akan memperjuangkan afikasi politiknya, semakin kuat posisinya secara politik akan semakin dalam kepercayaannnya pada institusi politik, akan tetapi sikap tersebut membatasi sikap rasional dan objektifitas yang dimiliki. Dan penilaian yang paling objektif dari kesemuanya itu tidak hanya bisa di jelaskan secara pendidikan maupun sosial, akan tetapi bisa lebih di jelaskan dengan kinerja dari institusi-institusi politik tersebut secara berkala.

Kahadiran golongan tidak memilih (golput) bukan berarti tidak memilih diantara calon yang disodorkan oleh penyelenggara pemilihan, akan tetapi dua indikator penyebanya, yaitu merupakan sebuah pilihan, dan ketidak ikut sertaan dalam pendataan sebagai pemilih dan bukan karena merupakan sebuah pilihan. Sebagai pilihan, setiap individu berhak untuk memilih dan berekpresi politik, dia berharga sebagai instrumen kritis terhadap sistem politik yang dicerminkan dengan penolakan sistem demokrasi, penyebabnya merupakan lahirnya rasa kecewa dan marah terhadap terhadap sistem yang ada tanpa dibarengi suatu perubahan, kontribusi perbaikan dan sangat kecilnya tingkat optimisme masyarakat akan hasil pilkada, ini juga terbukti dari hasil survey LSI sebesar diatas 40% masyarakat Jakarta menilai pemda DKI buruk dalam menjalankan kinerjanya, dan yang kedua, ketidak ikutsertaan pemilih karena hal-hal teknis hingga tidak bisa menyalurkan aspirasinya, seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, kesehatan, force mejure dan lain sebagainya. Akankah ini terjadi pada pilkada Gubernur Jakarta?, dengan hanya meninggalkan dua calon yang akan berkompetisi pada pemilihan, yaitu Fauzi Bowo bersama Prijanto dan Adang Darojatun bersama Dani Anwar, calon Fauzi Bowo yang banyak mendapat dukungan lebih dari 15 partai politik melawan Adang Darojatun yang hanya didukung oleh satu partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera berharap pertempuran mendapatkan pendukung dan memenangkan pemilihan kursi gubernur Jakarta secara fair dan adil, dan pihak Fauzi juga mengharapkan para partai-partai yang telah mendukung, parpol solid dan konsisten dalam mendukung pada saat pemilihan nanti dan tidak hanya konstituen partai-partai saja yang mendukung akan tetapi massa yang dimiliki oleh partai tersebut.

Walaupun tingginya tingkat keinginan warga Jakarta atas keikut sertaan untuk memilih gubernur pada bulan agustus mendatang, yaitu sebesar 91% (LSI), nilai sebesar itu membuat hal biasa jika di ukur secara general sebagai tingkat keinginan dan pengharapan atas sebuah keterlibatan atau partisipasi untuk sebuah demokrasi, akan tetapi hal itu malah dihawatirkan menjadi sebuah ritualitas pemilihan belaka, bukan berarti sebuah analisa pemilih untuk perbaikan pada masa mendatang. Karakteristik yang telah disebutkan diatas sebagai pemilih rasional jika di implementasikan sangatlah besar pengaruhnya pada setiap pemilihan, bukan hanya dijadikan ajang pesta demokrasi belaka akan tetapi, pematangan akan makna demokrasi yang membuat sistem menjadi lebih kuat dan semakin tingginya tingkat pemahaman nilai-nilai fluralisme, pertimbangan moral, pemufakatan yang sehat dan jujur, dari sistem demokrasi sebagai pandangan hidup bermasyarakat.

Dengan berjalan dan mulai belajarnya masyarakat akan mekanisme pemilihan secara langsung untuk gubernur Jakarta, keberhasilan ini tidak luput atas pengaruh partai sebagai mesin politik yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang di usung oleh partai-partai tersebut, dengan mengusung prioritas program yang di janjikan, baik melalui media kampanye maupun diskusi-diskusi politik, dan rasionalisasi pemilih akan terbentuk jika adanya kolaborasi antara sikap kritis dan optimalisasi mesin politik dalam membangun isu rasional maupun program unggulan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini diharapkan membuka mata masyarakat bahwasanya partisipasi mereka sangatlah berarti dalam keputusan dan kebijakan, karena, pertimbangan fakta sebagai landasan analisis objektif pembuat kebijakan merupakan faktor yang seharusnya menjadi dominasi kebijakan, dan pengesahan atas permasalahan tersebut dapat dicapai melalui langkah-langkah politik sebagai jalan menuju kekuasaan yang berwenang untuk memutuskan persoalan tersebut.

Iklan

2 thoughts on “MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s