Oleh : M. Nurbadruddin
Berulang-ulang kali pengambilan kebijakan ini dilaksanakan untuk memberikan rasa manja pada masyarakat dalam buayan bantuan, tanpa disadari oleh masyarakat awam bahwasanya ini merupakan pengalihan subsidi anggaran yang dialokasikan dari berbagai post dari APBN untuk bantuan kepada masyarakat miskin, akankah hal ini akan berlangsung hingga akhir jabatan pada masa pemerintahan SBY-JK ini?!. Pemberian dana ini akan teralokasikan untuk sekitar 5juta warga miskin Indonesia yang masuk dalam kategori yang dibikin oleh pemerintah sendiri dengan memberikan standar pendapatan perkapita 30 dolar/bulan, masyarakat yang termasuk dalam kategori tersebut akan mendapatkan bantuan tunai secara langsung hanya akan membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek, dengan waktu yang singkat masyarakat yang mendapatkan blt (bantuan langsung tunai) tersebut akan menggunakan uangnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, dan tanpa disadari oleh pemerintah dalam waktu sekejap mata uang yang telah diberikan akan habis dengan bentuk konsumtif belaka.
Pertama, yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah pembagian dana tersebut hanya akan menimbulkan sikap masyarakat yang malas. Niat yang baik tidak semuanya akan semanis buah yang diharapkan jika pemanfaatannya tidak maksimal, banyak yang harus dipertimbangkan oleh pakar dan para staff ahli untuk dapatkan solusi yang memuaskan. Dengan terbentuknya sikap ini akan mempersulit pemerintah sendiri dalam membentuk sikap kemandirian pada kelompok yang memang harus dibantu ini, sejarawan ekonomi Clive Day , mengatakan tingkat hidup yang rata-rata rendah membuat kebutuhan yang diperlukannya kecil, pada dasarnya tingkat kehidupan yang diciptakan oleh mereka sendiri adalah kecil hingga tingkat kehidupan yang rendah tersebut dapat mencukupi dan mencapai kepuasan dalam jangka lama, karena dibenak mereka hanya makanan atau tidak kelaparan. Sikap menerima dengan tanpa adanya progres untuk mensejahterakan membuat terbuai dengan bantuan yang diberikan hingga membentuk suabuah karakter yang stagnan.
Kedua, membuat lapangan kerja yang seluas mungkin untuk membuat pertumbuhan ekonomi daerah dan mikro secara umum, dengan terbukanya pekerjaan ini menandakan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan perekonomian mereka masing-masing dan meningkatkan kemampuan mereka dalam membeli.
Ketiga, pengalokasian kepada usaha mikro. Hal yang lebih sangat produktif untuk dikembangkan dan dilaksanakan adalah pengembangan usaha mikro yang jor-joran sebagaimana yang telah dilaksnakan oleh Cina, peran pemerintah sangat diharapkan untuk memberikan bantuan dengan mengalokasikan dana bantuan langsung tunai tersebut dengan langkah yang lebih produktif, dengan berkembangnya usha mikro akan menumbuhkan lahan-lahan baru usaha yang ada di masyarakat dan menumbuhkan sumber daya manusia yang akan siap bersaing pada masa mendatang.
Inilah rasional dari pengalihan bantuan langsung tunai (blt) yang menurut saya sangat tidak membangun dan produktif di masa akan datang, pertimbangan yang sangat mencolok adalah sumberdaya pemerintah sendiri yang sangat belum siap untuk mengembangkan tindakan ini dilapangan, pada tatana teoritis pemerintah sudah banyak solusi yang hanya dalam tatana teoritis tanpa praktis. Butuh lebih banyak pembiana yang harus disipkan oleh pemerintah untuk membangun jaringan yang ada di setiap daerah sebagai mentor dalam mengembangkan usaha mikro dan membuka lahan investasi seluas mungkin, langkah ini yang saya rasa tidak dilihat oleh pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan universitas dan perguruan tingga yang telah banyak mengeluarkan sarjana yang belum memberika suatu kepastian kerja yang malah akan menimbulkan tingka penganggura dan impeknya pada menurunnya daya beli dan menurunnya daya beli mengakibatkan tingga akan tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka kriminal.
Pemberdayaan akan mahasiswa atau para sarjana muda adalah langkah yang sangat kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama terhadap kampus membarikan wajah baru masyarakat Indonesia baik dalam tingkat pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi, pada survei yang dilaksanaka oleh Lembaga Survei indonesia (LSI) menemukan sikap dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang salah kaprah dalam menilai disistem dan tingkat kesejahteraan, penemuan tersebut sangat mengejutkan yaitu pemahaman masyarakat akan demokrasi merupakan tingkat kesejahteraan dirasakan oleh mereka baik dengan harga bahan pokok yang murah mudah mendapatkan pekerjaan, pemaknaan ini dinilai rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan sistem yang berjalan dengan hal yang dirasakan dan tidak menyentuhnya tingkat pendidikan membuat masyarakat acuh dan stagnasi pada perkembangan yang bersifat membangun merupakan urgent untuk dilaksanaka pada saat ini juga.
Nurbadruddin 