REBIROKRASI

Oleh : M.Nurbadruddin*

Dengan berjalannya sistem pemerintahan sekarang hingga detik ini, buruknya sistem birokrasi yang berlaku masih memberikan nilai minus akan proses yang dirasakan setiap pintu-pintu administrasi pemerintahan, banyaknya langkah yang harus dihadapai untuk mendapatkan sebuah surat harus melalui beberapa meja administrasi, jika dilihat dari sejarah secara singkat dari gagasan birokrasi yang terjadi di Jerman, hal ini berawal dari konsep collegium, suatu badan jabatan yang bertugas menasehati pengusaha dan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dari pemerintahan, seperti keuangan, dan tatanan atau undang-undang. Pertanggung jawaban ini merupakan sesuatu yang bersifat kolektif, dan di dalam collegium ini terdapat lingkup yang besar untuk terjadinya benturan antara gagasan dan kepentingan. Setelah 1806, sistem kolegial diganti dengan Biro atau Einheitssystem, yang didalamnya pertanggung jawaban jelas pada individu di masing-masing tingkat wewenang sampai kepada seorang menteri, proses ini yang dianut hingga sekarang sebagai proses yang mempunyai aparat administrasi negara, dan dalam tesis Brecht menunjukkan bahwa tidak ada negara yang tanpa birokrasi.

Birokrasi mengenal tingkat dan jenjang yang harus dilalui, ini merupakan proses pertanggung jawaban individu pada kebijakan yang dipertanggung jawabkan secara kolegial, karena sistem yang dibuat dijalankan oleh aparat pemerintah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan hingga dengan susunan dan tatanan jabatan tersebut, membuat lamban dan disebabkan banyaknya liku-liku yang harus dilalui, dengan banyaknya seluk beluk proses itu membuka peluang KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) yang besar hingga selesainya dokumen, dan tanpa dengan dokumen tersebut proses tidak akan terlaksana, ini membuat paradigma penekanan proses yang dipaksakan karena pelaksanaan dilapangan yang lama dan berbelit.

Proses ini tidak sepenuhnya harus disalahkan hanya semata petugas pelaksana atau para pegawai, dimensi kolektif ini harus dipotong dan mempunyai lembaga kontrol yang kuat untuk membangun bersama pelaksanaan sistematika singkat birokrasi yang baru. Keinginan untuk melaksanaakan ini hanya sebagai konsep belaka dikarenakan sibuknya pemerintah hanya berfokus pada perkembangan dan penyetabilan ekonomi negara kita ini, tanpa disadari rebirokrasi ini adalah faktor perwujudan pengurangan tumbuhnya kkn yang meluas pada setiap elemen pemerintahan yang membuat proses ekonomi negara ini menjadi lebih kokoh, karena pintu yang dihadapi lebih sedikit dan efektif dan membuat proses setiap pembuatan maupun izin pembukaan perusahaan meupun yang lainnya menjadi lebih mudah dan lebih efesien. Birokrasi merupakan bentuk organisasi rasional, seperti yang disebut oleh Peter Blau dalam bukunya Bureaucracy in Modern Society, “birokrasi merupakan organisasi yang memaksimumkan efesiensi dalam administrasi”, dan Weber juga memandang birokrasi sebagai suatu mekanisme sosial yang memaksimumkan efesiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial. Pendangan tersebut memastikan birokrasi harus mempunyai bentuk efesiensi proses administrastif, terlalu panjangnya proses dan memakan waktu dalam mekanisme birokrasi sudah bukan hal yang harus dirasionalkan, akan tetapi proses yang lebih efesien membuat lebih efektif dalam administrasi yang diharapkan, hingga proses administrasi lembaga sosial yang disebut birokrasi sudah menjadi organisasi rasional.

Perkembangan teknologi juga harus dilaksanakan dan diberdayakan disetiap lini administrasi, hingga tertata rapinya sistem yang dibangun akan memungkin pemangkasan birokrasi yang lama dan berbelit-belit, penerapan ini tidak lepas akan ketidak siapan sumber daya manusia (sdm) yang hanyalah sebuah halangan sementara jika memang tidak disiapkan sajak dini, dan maintenance sebagai bentuk continue program, penerapan semuanya ini akan membuat sistem administrasitif dalam birokrasi ini berfungsi secara maksimal, dengan berkembangnya teknologi memberikan peluang pada semua masyarakat untuk membangun sistem yang lebih mudah, otomatis dan online disetiap element dan instansi pemerintah, karena pelaksanaan birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang professional. Pelaksanaan administrator dengan menggunakan centralistic menjadi hal yang baru, dan patut dicoba untuk setiap elemen administrasi pemerintah, satu pintu atau pelayanan satu atap merupakan administratif birokrasi efesiensi. Penerapan ini yang sangat ditunggu oleh masyarakat yang biasa berkecimpung dengan berbagai proses birokrasi yang berbelit-belit untuk menyelesaikan dokumen pribadi maupun kolektif dan institusi, menurut Marshall Dimock, birokrasi sebagai antitesis vitalitas administratif dan kteatifitas manajerial, merupakan susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas (ketidak luwesan) dan dipersonalisasi, dan pendapat yang sama dikatakan oleh E. Strauss dalam buku The Ruling Servants, gejala birokrasi yang terlalu percaya kepada presiden, kurang inisiatif, penundaaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembang biaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi dan departementalisme. Proses yang berbelit sudah menjadi hal yang lumrah di mata pemerintah, tidak adanya inisiatif untuk memperbaiki dan malah mempersulit proses sebagai alasan administratif, yang akan menyebabkan kelambanan administratif dan komplen-komplen umum yang rumit, hingga Crozier mengatakan dalam bukunya The Bureaucratic Phenomenon : ”birokrasi merupakan suatu organisasi yang tidak dapat memperbaiki tingkahlakunya dengan cara belajar dari kesalahannya”, akankah pemerintah ada perhatiannya terhadap proses perbaikan ini?, sebuah pertanyaan yang ada jawaban dan tidak ada praktisnya dan menjadi diskusi panjang tanpa ada titik, dan mengakibatkan muncul suatu situasi yang didalamnya ketidakwajaran yang nampak, mungkin sulit diparalelkan.

Dari proses yang telah dilakukan oleh pemerintah, dilihat dari perkembangan birokrasi pada masa pemerintahan Gus Dur, yaitu perbaikan melalui meningkatkan tunjangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), akan tetapi membuat tingginya inflasi karena harus memenuhi sekitar 5 juta PNS untuk bekerja lebih baik dan kebijakan ini hanya berlaku pendek hingga dua bulan, setelah itu tidak ada tindakan lagi untuk memperbaiki sistem birokrasi pada masanya. Pada pemerintahan SBY juga tidak terlalu banyak dilakukan, hanya sekedar janji seratus hari pemerintahannya yang akan memperbaiki sistem birokrasi yang lebih baik dan efesien hingga saat ini yang diakhir masa jabatannya, fokus pada pemberantasan korupsi inilah yang menjadi konsen pemerintahan SBY dengan membentuk berbagai lembaga independent dibawah instruksi presiden, dilihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang opini publik terhadap kinerja pemerintahan SBY, penilaian perbaikan menjadi hal yang dominan, kinerja komisi pemberantasan korupsi yang menjadi keunggulan dari masa pemerintahan SBY ini 53,5 % yang memberikan apresiasi baiknya kinerja kpk dan penilain akan masih buruknya kinerja kpk sebesar 32,2 % dan 7,1% yang mengatakan masih sangat buruknya kinerja kpk dalam menuntaskan korupsi yang dinilai masih tebang pilih dalam menindak pelaku korupsi (koruptor) dan harus ditingkatkan lagi performa ketegasan dalam penegakan penuntasan korupsi, akan tetapi kebijakan ini tidak dibarengi dengan perbaikan sistem birokrasi yang menggandeng pelaksanaan pemberantasan korupsi di negara ini, birokrasi yang menjadi seluk beluk dan diantara akar berkembangnya korupsi terasa disentuh hanya dari luar kulitnya saja, untuk sampai pada dasar dan isi dari kulit tersebut belum adanya keberanian yang teguh untuk merombak sistem yang sudah berkarat ini. Akankah sistem yang telah berkarat ini akan berlanjut pada masa-masa mendatang?, dan kapan masanya sistem yang fresh bisa dilaksanakan dinegara ini!.

*Tim Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s