Feeds:
Pos
Komentar

Corruption is one of the biggest problems faced by Indonesia. Despite the efforts to combat corruption have been made in recent years with the establishment of the KPK (anti-corruption commission), but it is not easy because corruption has become a negative tradition. So the need for measures of effective eradication is the basis for eliminating corruption.

The number of Muslims in Indonesia, is actually a very remarkable potential to develop and promote the Indonesian nation, but the rampant corruption that have marred the progress expected. Among these are the causes of corruption. First, the transformation of society into decline in morality, attitude change is to make people who experience anomie (Old values that form the law has been abandoned, while new values that have not materialized.) Rapid change, make people impatient and tend to be lazy. Second, the use of networks for economic methods or strategies to survive. Third, corruption is rooted in the norms and bureaucratic institutions that put performance dramatically. Fourth, weak institutional leadership management of the government. Fifth, the legal political product that produces instruments of potential corruption laws, such as the establishment of law through democratic processes with national legislation which fully engineered (lie) and political interpretation. Sixth, the application of the law against perpetrators of corruption in addition to slow is also not a deterrent effect and is considered the usual case.

Although the causes of corruption vary, but one thing that should be noted that corruption is a cultural product, because the political system, socio-economic and secular culture.In a country like Indonesia is a secular, religion is only present in personal life, was not present in the political, social, economic and so forth. Rules contained in the religion of God, just a matter of each individual. He did not attend officially in political law, socio-cultural, economic and so forth.

For example, products such as the politics of anti-corruption laws that are born by some regime in Indonesia, can never be effective, partly because the law only to meet the momentary political interests of political rulers. He not only does not stand on God’s law (sharia) is enthroned in the hearts of the people and believed by most people in Indonesia, but generally do not stand for the interests of society. Thus, the law is made, never got a real strong support from the community. Therefore, people do not give a strong response, judges, prosecutors, and police as law enforcers, not the most motivated to practice the eradication of corruption, which occurs, law enforcement agencies involved to look for opportunities to collect treasures for the sake of the family is eligible to ensure survival until retirement.
Thus, the need for a way to fix it starts with improving the human with the improvement of monotheism and morality to improve the mental and moral has been damaged, as well as straighten the intention and determination to rebuild Indonesia with full devotion and sincerity. In order to achieve this goal, law enforcement agencies such as police, prosecutors, and judges should be clear without any involvement of political interests. At the same time, legal materials should be upgraded and equipped with the very strict supervision to minimize corrupt actions that will happen which is the root cause of slow development and the development of the Indonesian nation and the role of society in the oversight of government agencies to participate actively against corruption.

Oleh: M.Nurbadruddin

Bentuk industri baru bermunculan yaitu konsultan politik, suasana politik yang mulai memanas pada tahun 2009 ini menjadikan semua partai butuh akan sebuah konsultan kemenangan pada pemilu nanti, baik mulai dari strategi kampanye hingga bentuk pemetaan politik dan peluang kemenangan yang akan diraih. Seberapa besarkah kesempatan yang akan didapat oleh para kandidat jika menggunakan servis tersebut?.

Setiap kampanye politik setidaknya memerlukan konsultan maupun organisasi untuk menggerakkan sumber daya, dan staff maupun relawan untuk memilih calon. Konsultan politik harus membantu mengorganisir dan mengaktifkan panitia inti, yang terdiri dari pendukung dan pengumpul dana sukarela. Ia juga harus membimbing dan menasehati sang calon, menganalisa masalah-masalah, dan menyusun siasat. Inilah pekerjaan konsultan politik dalam memenangkan pemilihan baik mendesain dan memanajerial kampanye agar mendapatkan suara terbanyak, konsultan inilah yang biasa di gunakan oleh partai-partai politik sebagai konsultasi politik yang digunakan dalam memberikan advise dan strategi politik yang marak berkembang sekarang menjelang pemilu raya bulan april 2009 di negeri kita, walaupun tidak lepas dari badan pemenangan pemilihan umum (bapilu) yang dibentuk oleh masing-masing partai sebagai struktur kepanitiaan yang resmi dalam kepartian untuk memenangkan pemilu mendatang.

Lepas dari perpaduan konsultan dalam suatu kampanye, funsi-fungsi strategis dan taktik harus dijalankan. Dengan menurunnya peranan partai-partai, sebuah kampanye politik menjadi lebih menentukan terhadap hasil pemilihan. Organisasi ad hoc, yang dibentuk dengan tujuan jangka relatif pendek dan badan pemenangan pemilihan umum (bapilu) untuk membuat strategi pemenangan pemilu partai politik dalam merebut kursi anggota dewan maupun presiden, bekerja dalam suatu lingkungan politik yang bergolak. Kejadian di dalam dan luar negeri mempengaruhi pandangan dan sikap para pemberi suara atau pemilih, baik mobilitas, taraf pendapatan, pendidikan, adapun perubahan budaya maupun aturan pemilihan dan semuanya tersebut dapat mempengaruhi prilaku para pemilih. Bagaimana organisasi ad hoc atau konsultan yang menggandeng dalam memberikan kebijakan pemenangan pemilu ini dapat tetap mengatasi perubahan dan lain sebagainya?.

Berbagai strategi maupun komponen yang harus disiapkan oleh lembaga pemenang pemilu maupun konsultan politik dengan berbagai teori yang di gunakan akan sangat membantu dalam mengorganisir para pemilih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arnold Steinberg, berbagai macam cara dapat membantu dalam manajemen kampanye untuk mengorganisir pemilih, baik dengan adanya subsistem-subsistem; yaitu kampanye politik mempunyai subsistem-subsistem manajerial, struktural, teknis, dan psikososial, serta komponen-komponen lain, yang semua itu dihubungkan satu sama lain dalam kegiatan kampanye dan bersambung satu sama lain. Kemudian holisme, sinergisme, organisisme, dan gestalt; orang tidak dapat melihat sebagian kampanye politik, dan langsung memahami luas fungsinya. Apabila berjalan dengan sendirinya, hanya sedikit sekali yang bisa dilakukan untuk mendapatkan target penggalangan massa pemilih, dan atau tidak sama sekali dalam mencapai target. Sebagai bagian kampanye, tim ini membantu mendapatkan target yang telah direncanakan dalam meraup suara pemilih terbanyak untuk sang kandidat. Dan yang terakhir yaitu model input transformasi output; berdasarkan riset survei dan informasi yang diterima dari observasi pemetaan pemilih yang harus dilaksanakan, kampanye menghasilkan output (apa yang harus dikatakan oleh kandidat kepada konstituennya maupun para calon pemilih, bagaimana cara mengatakannya dengan lebih bijak, penjadwalan kampanye, periklanan, dan sebagainya). Strategi tersebut dapat diterapkan oleh berbagai lembaga konsultan terhadap partai yang menjadi klainnya agar membuahkan strategi dan manajemen kampanye yang efektif dan efesien dalam mencapai target dan memenangkan pemilihan umum.

Subtansial dari kampanye dan yang paling mencolok adalah untuk menjadikan sang kandidat terpilih. Terlepas dari cita-cita demokrasi yang luhur, kampanye bisanya di samakan dengan dengan sebuah organisasi pemasaran. Dalam pemasaran ada produk dan konsumen, untuk menterjemahkan hal tersebut dapat kita bayangkan produk kampanyenya adalah sang kandidat, baik dalam penampilan fisik, citra, kepandaian retorika berpidato, pendiriannya terhadap masalah-masalah bangsa dan negara, latar belakangnya, pengalamannya, pendidikannya, afiliasi kepartaiannya dan keluarganya. Dan dalam pemasaran yang akan menjadi target produk tersebut yaitu konsumen, ia akan menjadi objek dan target dari produk yang dijual yaitu konsumen, konsumen disini adalah pemilih (voters), ia akan mendukung kandidat atau salah seorang lawannya atau tidak mendukung siapapun juga “golput” dalam pemilihan tersebut. Dukungannya tersebut sebagaimana yang telah diformulasikan oleh Georg Simmel dalam teori mikrososiolegisnya pada sikap manusia akan terikat dengan lingkaran sosialnya dapat berkisar dari pemberian satu suara hingga mengajak sanak saudara, rekan dan teman-temannya untuk memberikan suara kepada sang kandidat, ia bahkan menawarkan diri untuk bekerja sukarela dalam kampanye, menyumbangkan dana, atau dan juga menerima kedudukan pimpinan.

Kampanye sebagai suatu sarana komunikasi antar kandidat dan calon pemilih memberikan sinergi yang seimbang antara need and hope, need yaitu harapan yang dibentuk dalam pola pikir pemilih dengan menilai apakah kinerja kandidat maupun partai yang menjalankan pemerintahan terakhir sudah baik bagi dirinya dan negara, dan hope ialah harapan yang ditanamkan pada kandidat maupun partai yang dipilihnya nanti akan membawa pada perubahan sesuai dengan keinginan pemilih, sikap inilah landasan sebagai pemilih rasional dan sejalan dengan penilaian V.O. Key. Dan kampanye merupakan landasan pemberi keputusan akan tambahan informasi yang didapatkan oleh pemilih untuk membentuk suatu pertimbangan pilihannya.

Strategi Kampanye

Dalam pendekatan kampanye banyak startegi yang dapat dilakukan oleh partai politik dan lembaga konsultan sebagai pendamping pemenangan pemilihan yang disebut dengan strategy campaign plans, sebagai strategi pemasaran dalam kampanye politik dapat mencakup:

  1. Menggunakan riset survei untuk memahami geografis politik, untuk mengetahui geografis sosiologis pendekatan pemilih dan mengukur peluang dan mengetahui kekuatan kandidat pihak lawan atau oposisi.
  2. Menyajikan dan mengemas kandidat dalam cara yang efektif kepada pemilih, sebagai simbol maupun ikon yang mudah diingat oleh pemilih.
  3. Menggunakan metodologi tradisonal, relawan, struktural hirarkis di setiap daerah, spanduk, stiker, brosur, sebagai penarik dan daya pikat pemilih untuk merealisasikan janji kampanye sebenarnya pada hari pemilihan.
  4. Menitik beratkan pada acara penjadwalan sang kandidat dan penampilannya melalui media, surat kabar dan periklanan maupun elektronik untuk menerobos pasaran. Agar informasi tentang kandidat dapat diserap berbagai daerah-daerah pilihannnya hingga se-nusantara.

Dan berbagai macam strategi yang bisa digunakan oleh partai-partai politik maupun individu sebagai kandidat untuk mendapatkan simpatik pemilih, baik dengan membawa idiologis partai sebagai pengikat pemilih tradisional dan program rasional untuk pemilih modern.

Pendanaan

Strategi pengumpulan dana kampanye ini dapat kita lihat sejarahnya di Amerika Serikat, pada pengumpulan dana Goldwater pada tahun 1964 yang mengawali era tersebut, dan jumlahnya dilampaui oleh Richard Nixon maupun Georg McGoven pada tahun 1972, startegi pengumpulan dana dengan jumlah kecil secara massal memberikan angin segar untuk berkampanye, dengan melalui himbauan dan kondisi politik ekonominya yang kondusif maupun menunjang sebagai stimulus kampanye.

Pendanaan pelaksanaan pemilihan umum maupun kampanye memang sangatlah besar, dari pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur yang menghabiskan biaya Rp.900M, berbanding terbalik dengan demokrasi yang berjalan di Amerika pada pemilihan gubernur California yang hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 20M, sungguhpun demokrasi yang telah berjalan di negeri kita ini merupakan demokrasi yang paling demokratis, karena pemimpin langsung dipilih oleh masyarakat bukan perwakilan elektoral yang ada di Amerika. Pengandaian tersebut akan sulit bagi kita pada pelaksanaan pemilu pada bulan april, pemilihan anggota legislatif dan pemilu pemilihan presiden. Berapa uang yang akan habis untuk menjalankan demokrasi di negara kita ini yang seharusnya semakin rasionalitas pemilih tidak perlu lagi membutuhkan uang dengan anggaran yang lebih besar, karena pemilih yang rasional akan dengan sendirinya memcari informasi dalam menentukan pemilihannya apakah akan menguntungkan pada dirinya maupun negaranya, hingga apapun janji maupun politik uang yang dilakukan oleh partai maupun kandidat akan sangat sedikit pengaruhnya, karena sudah mempunyai penilaian tersendiri dan memutuskan pilihan tersebut. Walaupun pengaruh tersebut tidak akan lepas pada pendidikan, psikologis, sosiodemografis dan sosiologisnya dari hasil analisa riset kuantitatif hingga dapat mengklasifikannya.

Kita akan tilik ada beberapa sumber yang bisa didapatkan oleh partai politik untuk membangun resources financial, agar pergerakan kekuatan kampanye yang kuat dan kokoh dapat dibangun oleh partai dan mencapai pada nilai yang besar jika diberdayakan secara maksimal. Berawal dari penyumbang ideologis kata Arnold Steinberg, jika dilihat pada negara kita ada dua ideologis yang sangat dominan kelihatan yaitu islamis dan nasionalis, jika dilihat pada perkembangan di barat ideologis nampak pada apakah kandidat sangat leberalis atau konservatif. Donatur atau penyandang dana ini akan melihat apakah kandidat yang akan didukungnya masuk dalam kategori ideologis partai islamis atau nasionalis, dan biasanya pendukung ideologis ini berpikir secara besar dan bukan secara sempit, semuanya mengandung kemungkinan “pengamanan negara”. Donatur yang konsen pada permasalahan, penyumbang ini tertarik pada suatu masalah, hingga ia bersedia mendukung seorang kandidat yang konsen terhadap permasalahan tersebut. Donatur kepartaian, penyumbang ini setia akan partai yang didukungnya, ia akan mendukung siapa pun yang dicalonkan oleh partai tersebut dikarenakan dia adalah kader partai itu. Donatur yang simpatik pada kandidat, karena sang kandidat adalah pusat perhatian untuk dipilih, maka kepribadian, gaya, karisma, pembawaannya, cara berbicara maupun retorikanya, dan gagasannya adalah unsur yang dapat memikat perhatian donatur ini. Donatur sosial, donatur ini mendukung karena secara sosial kampanye dapat diterima alasannya maupun isi dari isu yang dibawa pada saat berkampanye. Donatur yang pengejar akan kekuasaan, penyumbang ini biasanya menginginkan kedekatan dan keakraban kepada sang kandidat, ia menginginkan pengakuan dan menginginkan perasaan kekuasaan yang ditimbulkan oleh kekayaannya karena dia mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi tujuannya. Dan yang terakhir adalah trio masalah, yaitu donatur yang bukan ideologis maupun aktivis pergerakan melainkan posisi kandidat terhadap berbagai masalah yang menarik perhatiannya. Biasanya masalah tersebut dikaitkan dengan berbagai permasalah yang lain, hingga keterkaitan masalah tersebut membuat mudah untuk mengingat dan dapat membandingkannya dengan yang lain. Donatur ini lebih berorientasi pada permasalahan yang telah diselesaikan oleh kandidat dengan citranya yang baik dan karir politik yang bagus.

Dan banyak lagi resources financial yang bisa dikembangkan dari berbagai pergerakan kampanye yang dilaksanakan, seperti yang lakukan oleh presiden Amerika Serikat Barrack Obama, dengan membuka sumbangan berbagai kalangan pengguna internet hingga dapat mengumpulkan dana dari berbagai masyarakat negara-negara lain yang simpatik padanya, walupun hal ini merupakan hal yang belum pernah dilaksanakan oleh kalangan politisi di negara kita, akan tetapi patut dicoba jika memungkinkan.

Dari hal semuanya ini, akan tergantung sekali kepada sang kandidat yang diusung dan tim pemenangan pemilu yang telah dibentuk maupun konsultan pilitik yang digunakan oleh partai, untuk bekerja keras memenangkan kandidat partai politik yang di usung demi mencapai puncak jabatan yang di inginkan.

Survei VS Popularitas

Oleh : M. Nurbadruddin

Perkembangan lembaga survei yang melaksanakan penelitian sosial maupun politik memberikan gambaran pada kita pada pentingnya hasil tersebut sebagai landasan kebijakan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah akankah survei yang dilaksanakan ada unsur keberpihakan dalam menampilkan angka-angka tersebut kepada salah seorang maupun institusi dan lainnya yang mengakibatkan dan membentuk opini yang menyesatkan?.

Hasil survei dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena sosial, baik tingkat popularitas presiden dan mengukur akan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat. Survei juga menjadi penting dalam membuat kebijakan politik dikarenakan salah satu unsur informasi ada di dalamnya hingga keputusan apapun menjadi sangat diperhitungkan, dalam proses pembuatan keputusan ada dua, yaitu mufakat dan suara terbanyak. Yang terakhir inilah ada sub unsur didalamnya yaitu mayoritas dan prularitas, mayoritas disini menandakan suatu yang lebih dari setengah plus satu, dalam artian formula ini menandakan suara yang terbanyak merupakan landasan kebersamaan dan pluralitas adalah bentuk suara yang lebih banyak dalam sekumpulan komunitas dan lebih besar, hingga keduanya menjadi formula dalam membentuk kebijakan untuk kedepan. Dalam hal ini terjadilah tawar-menawar, perdebatan, dan kompromi maka membutuhkan informasi yang akurat dan dalam jumlah yang memadai akan mempengaruhi isi keputusan yang diambil, disitulah peran survei dalam memberikan informasi yang akurat kepada pembuat keputusan dan kebijakan pada partai politik maupun strategi.

Strategi yang ditempuh dalam membuat keputusan akan sangat tergantung pada keakuratan informasi yang tersedia. Ketepatan dalam mengambil keputusan, hingga mencapai sasaran yang hendak dituju. Maka memerlukan fakta, data, teori, dan kecendrungan-kecendrungan dalam masyarakat merupakan beberapa contoh wujud informasi tersebut. Guna mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat ini memerlukan usaha-usaha penelitian dan pengkajian ataupun survei hingga berbagai kemungkinan dampak positif dan negatif setiap alternatif kebijakan dapat diperkirakan sehingga atas dasar itu dapat dipilih salah satu alternatif untuk disahkan sebagai kebijakan.

Akan tetapi akankah survei ini mempengaruhi popularitas pada seseorang maupun institusi, hingga menggiring massa pada sikap tertentu?. Inilah yang menjadi pertanyaan dan polemik pengaruh survei yang publikasikan dan memberikan intrest pada kalangan tertentu, bisa ditelisik pada pilkada-pilkada yang telah dilaksanakan, seperti, pilgub Sumatera Selatan, beberapa media cetak lokal mempublikasikan polling maupun hasil survei dari lembaga-lembaga yang masing-masing mengunggulkan calon, diantaranya lembaga tersebut mempublikasikan hasilnya dengan calon yang pertama akan memenangi pilkada dan lembaga lain memberitakan akan calon yang kedua memenangi pilgub, akan tetapi hasil tersebut tidak mempengaruhi pilihan masyarakat, karena yang bekerja adalah masing-masing tim pemenang dari masing-masing kandidat dan penilaian masyarakat yang sudah rasional. Yang terjadi di Riau ada pemberitaan menyebutkan salah satu calon akan memenangi pilkada walaupun setelah di konfrontir hasil survei tersebut tidak benar, betapapun pemberitaan itu tidak benar, dibalik pemberitaan tersebut adalah bentuk klim kandidat mendapat dukungan mayoritas, dan semuanya hanyalah kegiatan untuk menggiring opini publik kepada salah satu calon dan itu semua tidak terbukti tidak terbukti.

Pembentukan popularitas bukanlah tergantung oleh survei, karena survei merupakan bentuk potret dinamika masyarakat pada saat dilaksanakannya survei itu. Dan survei dipergunakan sebagai landasan keakuratan informasi yang tersedia bukan mendongkrak popularitas seseorang maupun institusi atau partai. Pembentukan popularitas dapat berasal dari ketokohan orang yang mencalonkan karena memiliki berbagai aktifitas yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat pada umumnya hingga memberikan penerimaan sikap hingga memberikan kedekatan pada masyarakat, dan kampanye baik dengan beriklan di madia massa dan lain sebagainya.

Media publik
Pembentukan opini publik membuat suatu kekuatan tersendiri yang dapat melawan, sebagaimana yang dikatan Tocqueville semakin dekat manusia kepada tingkatan bersama dari keseragaman, semakin kurang kecendrungan mereka untuk percaya begitu saja kepada manusia atau kelas tertentu. Namun begitu, mereka ternyata lebih siap untuk percaya kepada massa, dimana opini publik semakin terangkat menjadi tuan rumah, pun didalam demokrasi opini publik memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak menggunakan persuasi apapun untuk mengajukan keyakinan-keyakinannya, namun lewat tekanan dahsyat terhadap pikiran melebihi inteligensia setiap orang, dia sanggup memaksakan ide-idenya untuk membuat dirinya merasuk kesetiap relung manusia yang paling dalam.

Dampak yang sangat nyata pada iklan Barrack Obama sebagai presiden terpilih Amerika Serikat, dengan mengiklankan di semua lini media, dan pemanfaatan internet yang membuat interaksi dengan masyarakat langsung dan transparan. Dengan membuat opini publik sangat merasakan sentuhan pengaruh isu yang dibuat hingga sulit membendung popularitas sang presiden terpilih tersebut, strategi itu membuat simpatik disetiap kalangan masyarakat dunia dan kampanye melalui iklan politik yang dilakukan calon presiden tersebut merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan popularitas.

Survei yang menjadi landasan untuk kebijakan tersebut haruslah murni data fakta lapangan dan bukan merupakan sebuah rekayasa yang dimanfaatkan sebagai penggiringan opini dengan mendapatkan hasil angka-angka yang besar, akan tetapi hanya sebagai sebuah landasan informasi dan kebijakan. Dan adapun hasil survei tersebut di iklankan sebagai pengaruh publik, propaganda maupun penggiringan untuk keberpihakan merupakan moralitas dan etika dalam politik yang setiap orang-orang bisa sebagai kredonya opini publik jika tanpa harus mengujinya terlebih dahulu.

Interpretasi pengaruh psikologi politik ini sebagai bentuk liberalis media dalam membentuk opini politik di negara konstitusional semacam negara kita ini yang bersifat reaksioner : dia bereaksi terhadap kekuasaan ide dari penentu diri publik yang berdebat secara kritis, mengenai publik perwakilan esoteris ini, publik yang mengizinkan dirinya diwakili itu harus puas dengan kondisi bahwa ”penilaian mereka secara umum harus diuji lebih dahulu oleh karakter dan talenta pribadi yang mereka tunjuk sebagai wakil ketimbang oleh persoalan-persoalan itu sendiri”. Hingga terbentuk penilan di setiap masyarakat dari titik yang terkecil yaitu individu masyarakat hingga sekelompok yang besar maupun sikap kolektif.

Dari semuanya ini, maka, survei bukanlah media kampanye maupun alat yang dapat meningkatkan popularitas akan tetapi merupakan alat untuk mendeteksi polpularitas, elektibilitas, possiblety atau kemungkinan yang terjadi dari hasil dan analisa maupun kecendrungan-kecendrungan masyarakat akan berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya dan lain sebagainya. Pengaturan akan survei akan membuat terbatasnya pengembangan pengambilan kebijakan dan metode pengembangan ilmiah maupun introspeksi atas kebijakan yang telah dijalankan.

Pilkada putaran kedua pilkada gubernur Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 23 oktober 2008 telah menyisakan dua calon gubernur yang bersaing dalam merebutkan orang nomor satu di Kaltim sebagaimana berdasarkan UU No 12 Tahun 2008 pasal 107, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan pemenang dalam pilkada adalah pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen dari suara sah Jika tidak ada pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen, maka pasangan yang mendapat suara lebih dari 30 persen dinyatakan sebagai pemenang. Apabila tidak ada pasangan yang mendapat suara lebih dari 30 persen, maka akan diadakan putaran kedua, yang akan diikuti oleh pemenang pertama dan kedua, pasangan yang mengikuti putaran kedua tersebut Awang Faroek Ishak yang menggandeng Farid Wadjdi (AFI) yang sebelumnya mendapatkan perolehan suara 28,9 persen sedangkan Achmad Amin – Hadi Mulyadi (AHAD) yang mendapatkan perolehan suara 26,9 persen.

Dari hasil perhitungan cepat Lembaga Survei Indonesia menyatakan pemenang dalam pilkada Kaltim adalah Awang Faroek Ishak sebagai calon gubernur dan Farid Wadjdi sebagai wakil gubernur preode tahun 2008-2013, berikut hasil perhitungan cepat LSI dari 98.8% data yang masuk (494 tps dari total sampel 500 tps) *:

NO URUT

NAMA PASANGAN

HASIL QUICK COUNT

1

AWANG FAROEK ISHAK - FARID WADJDY

57,03%

3

ACHMAD AMINS – HADI MULYADI

42,97%

* Sisa 6 sampel TPS datanya tidak masuk karena masalah teknis di lapangan

Berikut hasil prediksi suara masing-masing pasangan di setiap wilayah:

Kabupaten

Jumlah TPS

AWANG

AMINS

Tingkat Partisipasi

BALIKPAPAN

62

53.75%

46.25%

53.21%

BERAU

26

48.23%

51.77%

51.04%

BONTANG

18

54.79%

45.21%

56.40%

BULUNGAN

22

59.77%

40.23%

53.19%

KUTAI BARAT

27

72.84%

27.16%

56.81%

KUTAI KERTANEGARA

94

61.58%

38.42%

58.89%

KUTAI TIMUR

32

73.03%

26.97%

56.31%

MALINAU

11

79.41%

20.59%

56.84%

NUNUKAN

21

46.44%

53.56%

56.92%

PASER

38

57.83%

42.17%

55.22%

PENAJAM PASER UTARA

17

50.84%

49.16%

52.45%

SAMARINDA

107

52.41%

47.59%

65.12%

TARAKAN

19

49.32%

50.68%

60.66%

Total

494

57.03%

42.97%

59.61%

Dan tingkat partisipasinya sekitar 59.61%, partisipasi ini merupakan tingkat partisipasi yang tidak begitu besar diantara pilgub yang telah dilaksanakan selama ini, ada beberapa faktor masyarakat yang antipatik dengan pemilihan ini merupakan pilihan yang rasional bagi mereka, pertama, karena tidak adanya trust atau kepercayaan kepada pemimpin hal ini dikarenakan mereka merasa pergantian pemimpin hanyalah sebagai sebuah ritual politik yang tidak menyentuh langsung kepada mereka, kedua, selain hal itu pandangan pragmatisme yang hanya memandang kepentingan sementara dan menguntungkan sebagian pihak, ketiga, kendala alam yang membuat mereka malas untuk mendatangi tps baik kondisi panas, hujan dan becek, membuat lemahnya keinginan untuk ikut berpartisipasi. Dan faktor ketiga inilah yang sangat dominan dalam menurunnya tingkat partisipasi, terjadinya hujan dari pagi hingga siang hari yang hampir merata di Kaltim membuat masyarakat enggan untuk mendatangi TPS hingga tingginya angka golput.

Sabar Kekuatan Iman

M.Nurbadruddin

Sabar merupakan sifat terpuji, dengan kesabaran tidak akan menjadi lemah jiwa seseorang dalam menghadapi musibah. Juga dengan kesabaran tidak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti serta ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang. Sebagaimana dalam firmanNya:

Dan berapa banyaknya nabi berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidal pula menyerah, Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran :146).

Allah merupakan sandaran bagi orang-orang beriman, ini adalah modal utama dalam menaruhi kehidupan ini, sehingga tidak ikut terseret dan terhanyut arus dinamika kehidupan tanpa kendali. Ia akan memiliki ketangguhan dan kekuatan yang kokoh dengan komitmen moral keimanannya dalam menghadapi dan menggeluti kehidupan, memperbaiki keadaannya sambil bertawakkal kepada Allah dan memohon pertolongan Nya dengan penuh kesabaran dan ketabahan.

Sabar juga adalah kunci dari kekuatan iman, ketenangan hati hingga mencapai titik kebahagian dalam kehidupan merupakan buah keimanan seorang muslim. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat bersabar.

Pertama, menyadari sepenuh hati bahwa semua cobaan yang terjadi merupakan kehendak dan kebijaksanaan dari Allah dan tanpa berkeluh kesah maupun berputus asa. Kedua, mengontrol emosi dan memperkuat keteguhan iman dalam menghadapi dan menjalani ujian apapun dalam kehidupan ini. Ketiga, melakukan perenungan dan introspeksi diri, apakah cobaan, bencana atau musibah yang menimpa itu akibat dari ulah perbuatannya sendiri? Atau mungkin kerena kelalaian, maupun kesalahan-kesalahan yang tanpa disadari hingga menyati orang lain, atau turunnya musibah itu merupakan peringatan dari Allah SWT, sehingga berbenah segera diri bangkit dari kesalahan, memperbaiki diri dengan petunjuk agama.

Mengeluh dan putus asa bukanlah sifat terpuji yang harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang yang beriman karena itu akan melemahkan keimanan seorang muslim. Kehidupan mesti dilalui dengan kesungguhan, keuletan, ketawakkalan dan kesabaran dengan optimis. Ibarat orang menanam padi mustahil akan langsung tumbuh dan berbuah seketika itu juga, tetapi semuanya harus melalui proses. Sama halnya dengan aktifitas relegius, do’a atau amalan-amalan yang kita tanam, tidaklah begitu saja langsung bisa kita petik buahnya. Disinilah Allah akan menilai kesabarannya. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesabaran dalam menghadapi semua persoalan hidup dan memperkokoh keimanan dan ketabahan.

SURVEI DAN QUICK COUNT

PILKADA GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 4 September 2008 yang hanya diikuti dua kandidat Alex Nurdin-Eddy Yusuf (Aldy) dan Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe), merupakan perlawanan yang sangat ketat. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan pada akhir bulan Juli memberikan gambaran Aldy berpengaruh dan unggul di enam daerah, sedangkan Sohe unggul di sembilan daerah, hasil survei untuk Aldy 43 persen Sohe 49 persen dan yang belum memberikan keputusan sebesar 8 persen dengan total 1020 responden masyarakat Sumatera Selatan dengan metode multistage random sampling. Temuan survei ini menggambarkan incumbent atau gubernur yang menjabat kemudian mundur dan mencalonkan kembali masih mempunyai pengaruh yang kuat untuk merebut kursi gubernur kembali jika pelaksanaan pilkada pada bulan Juli 2008, akan tetapi tidak ada yang menjamin pada bulan berikutnya hingga detik-detik terakhir incumbent menjadi pemenang, karena dalam sebulan, pergolakan dan gerakan antar kedua kubu untuk mendapatkan simpatik masyarakat sangat menjadi fokus mereka dan apapun bisa di lakukan.

Selain hal itu, terjadinya penurunan intres dan electibility pada incumbent yang awalnya mempunyai popularitas dan electibility lebih dari yang lainnya disebabkan kurang puasnya masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya dan menginginkan perubahan, seperti yang telah terjadi pada propinsi Kalbar, Jabar, dan hal yang biasa terjadi juga adalah incumbent menurun sedikit dan perolehan suaranya stagnan seperti terjadi di DKI, perolehan suara dari hasil survei Fauzi 56 persen Adang 20 persen dan yang belum memutuskan 23 persen, pada hari (h) Adang Darajatun memperoleh 43 persen, Adang medapat tambahan suara yang sangat signifikan dari massa yang simpatik adalah massa yang belum memutuskan atau massa mengambang 23 persen. Apakah hal ini akan terjadi di propinsi Sumatera Selatan?, bisa dilihat pada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang merilis hasilnya Aldy 52 persen dan Sohe 49 persen, walaupun survei ini tidak bisa menjadi standar pegangan, karena responden hanya yang mempunyai telepon rumah, setidaknya istilah tentang “stagnan on descend incumbent” bisa terjadi di Sumsel dan terjadinya regulasi kepemimpinan pemerintahan. Akan tetapi, semuanya kembali kepada rakyat yang akan memilih pemimpinnya sendiri untuk lima tahun mendatang. Untuk lebih mengetahui hasil sementara dari pemilihan Gubernur Sumsel hari ini bisa di lihat dari hasil perhitungan cepat (quick count) Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Quick count dilaksanakan dengan memilih 400 TPS yang tersebar secara proporsional di setiap kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Sample TPS dipilih dengan menggunakan metode Kombinasi Stratified-Cluster Random Sampling.

KABUATEN/KOTA

TPS TERPILIH

BANYUASIN

40

EMPAT LAWANG

13

KOTA LUBUK LINGGAU

10

KOTA PAGAR ALAM

7

KOTA PALEMBANG

82

KOTA PRABUMULIH

8

LAHAT

20

MUARA ENIM

38

MUSI BANYUASIN

29

MUSI RAWAS

27

OGAN ILIR

21

OKI

37

OKU

17

OKU SELATAN

17

OKU TIMUR

34

TOTAL

400

Diperkirakan toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini sekitar 1% pada tingkat kepecayaan 99%. Adanya efek cluster, perbedaan jumlah pemilih dari masing-masing TPS dan variasi angka partisipasi memungkinkan tingkat error menjadi lebih besar. Artinya perolehan suara kandidat dari hasil Quick Count ini bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah sekitar 1-2%.

Grafik perkembangan perolehan suara per tps yang masuk

Berikut hasil akhir perhitungan cepat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia berdasarkan 98.5% data yang berhasil diamati (394 TPS dari 400 TPS):

No. Urut

Nama Pasangan

Hasil Quick Count

1

ALEX NOERDIN – EDDY YUSUF

52.12 %

2

SYAHRIAL OESMAN – HELMI YAHYA

47.88%

Hasil perhitungan cepat di atas menunjukkan bahwa pasangan Alex Noerdin – Eddy Yusuf mendapat suara terbanyak, dan secara statistik unggul signifikan dari pasangan Syahrial Oesman – Helmi Yahya. Dengan demikian, diprediksi pasangan Alex Noerdin – Eddy Yusuf akan memenangkan Pilkada Propinsi Sumatera Selatan. Dari hasil Quick Count ini diperkirakan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Propinsi Sumatera Selatan sekitar 73,49%.

Berikut adalah hasil lengkap prediksi suara masing-masing pasangan di setiap wilayah:

Kabupaten/Kota

TPS Terpilih

TPS Masuk

Masuk (%)

ALDY (%)

SOHE (%)

Partisipasi (%)

BANYUASIN

40

40

100%

49.61%

50.39%

75.22%

EMPAT LAWANG

13

13

100%

71.71%

28.29%

60.79%

KOTA LUBUK LINGGAU

10

10

100%

51.61%

48.39%

68.01%

KOTA PAGAR ALAM

7

7

100%

66.46%

33.54%

75.26%

KOTA PALEMBANG

82

82

100%

49.51%

50.49%

66.81%

KOTA PRABUMULIH

8

8

100%

35.67%

64.33%

70.48%

LAHAT

20

20

100%

52.97%

47.03%

72.64%

MUARA ENIM

38

38

100%

53.32%

46.68%

70.60%

MUSI BANYUASIN

29

29

100%

79.34%

20.66%

65.33%

MUSI RAWAS

27

26

96%

55.82%

44.18%

70.45%

OGAN ILIR

21

21

100%

44.69%

55.31%

71.05%

OKI

37

35

95%

53.28%

46.72%

80.88%

OKU

17

17

100%

45.87%

54.13%

74.98%

OKU SELATAN

17

17

100%

55.07%

44.93%

79.61%

OKU TIMUR

34

31

91%

33.82%

66.18%

82.83%

Total

400

394

98.50%

52.12%

47.88%

73.49%

Perhitungan cepat ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2008, yang menandakan pemilih yang masih mengambang berjumlah 8 persen menentukan pelihannya kemaren kepada Alex Noerdin-Eddy Yusuf, penjumlahan tersebut dari 43% yang memilih Alex ditambah dengan pemilih yang masih mengambang sebesar 8% maka perkiranya 51%. Isu penguatan sistem jaminan sosial dalam bentuk sekolah dan pengobatan gratis yang dibangun oleh pasangan Aldy sangat mempengaruhi pemilih dan kampanye di media maupun mendatangi langsung ke masyarakat sangat signifikan menghasilkan kepercayaan kepadanya.

Keilmiahan metodologi ini menyatakan survei bisa menentukan potret masyarakat dan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas pada titik tertentu dalam kebijakan yang diambil, dan perhitungan cepat atau quick count adalah prediksi tercepat dari hasil real survei.

M.Nurbadruddin,

Tim Peneliti Lembaga Survei Indonesia.

(Supervisor)

QUICK COUNT DAN DEMOKRASI

Oleh : M. Nurbadruddin*

Siapa yang menyangka perkembangan ilmu pengetahuan secepat ini, dan siapa yang menyangka hal yang dianggap akan menghabiskan waktu dapat disederhanakan, dengan mengumpulkan relawan sekitar 400 orang, bahkan bisa lebih atau kurang, akan tergantung dengan jumlah sample tempat pemugutan suara (TPS) yang diambil, akan bisa memprediksi hasil persentase pemilihan umum. Jawabannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem demokrasi, hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar kepada sistem informasi, era demokrasi seperti ini membutuhkan keterbukaan informasi yang sangat luas agar memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk mengakses setiap event publik terutama pemilihan kepala daerah atau pilkada maupun pimilihan presiden, hingga dalam hitungan per menit dan jam, proses itu dapat diketahui secara detailnya.

Sejarah penghitungan cepat terdapat pertama kali pada pemilu di Philipina pada tahun 1986, yang dilakukan oleh National Movement for Free Elections (NAMFREL) dengan menggunakan parallel vote tabulation (PVT), yaitu dengan melakukan penghitungan dan pentabulasian secara parallel dari hasil penghitungan suara, pelaksanaan ini dilaksanakan secara komprehensif dan dapat dikatakan sebagai penghitungan tandingan yang dilakukan oleh institusi resmi pemilihan umum pemerintah Philipina. Sedangkan di Indonesia yaitu pada tahun 2004 pertama kali dilaksanakan quick count oleh LP3ES, sebagai lembaga independen yang melaksanakan perhitungan cepat dan hasilnya dapat memverifikasi hasil penghitungan manual KPU. Dan berbagai lembaga kemudian melaksanakan quick count seperti Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, PusKapol UI, Puskaptis, Litbang Kompas dan lain-lain. Yang hingga saat ini sering melaksanakan quick count di berbagai pemilihan umum kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Kehawatiran akan terjadinya polemik disetiap penyelenggaan quick count tidak terbukti, pada tanggal 23 Juli 2008 kemaren, pelaksanaan pilgub Jawa Timur, dan hingga detik ini tidak terjadi adanya suatu protes atas penolakan hasil quick count yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga independent, malah pelaksanaan tersebut membantu KPUD dapat mempersiapkan lebih awal untuk pelaksanaan putaran kedua. Sikap kehawatiran terhadap quick count sebenarnya tidak beralasan dengan tegas, malah ini akan memperkungkung lembaga yang membantu atas verifikasi KPU, dan menghambat perkembangan demokrasi yang sedang berjalan di negeri kita ini. Dan dalam waktu yang dekat ini akan dilaksanakan pemilihan Propinsi Lampung pada tanggal tiga september dan Sulawesi Selatan pada keesokan harinya tanggal empat September, maka bisa dilihat siapakah yang bakal menjadi gubernur mendatang dan akankah ada putaran kedua seperti yang terjadi pada pilgub Jawa Timur.

Perhitungan cepat atau quick count, adalah sumbangsi besar terhadap demokrasi, pertama, partisipasi atas demokrasi, ini merupakan bentuk dari civic engagement yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan demokrasi, hingga memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antar sesama, dengan mengadakan perhitungan cepat berarti membangun aspek partisipasi politik demokratis. Kedua, merupakan sumbangsi perkembangan teknologi atas demokrasi, yang membuat sesuatu mungkin dilakukan dengan automatis dan membuat perubahan dimensi politik dan sosial. Hingga Macpherson mengatakan: “the technological revolution could provide the means of realizing the democratic concept of the human essence”, teknologi akan menyingkat waktu dan tenaga hingga mempengaruhi sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka, perhitungan cepat merupakan aplikasi dari perkembangan ilmu dan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan orang memberikan informasi dengan cepat dan singkat. Ketiga, sikologi politik, timbulnya resistensi dan ketegangan akan nuansa politik yang menunggu hasil pemenang dalam pemilihan, situasi yang memanas karena disetiap calon mempunyai simpatisan fanatik yang rela melakukan tindakan yang diluar prediksi membuat situasi tak menentu karena emosi, sikap, pikiran yang terfokus pada situasi politik, dan ketidak menentuan maupun ketegangan itu akan redam ketika mengetahui prediksi versi hasil penghitungan cepat dari beberapa lembaga independen yang melaksankannya. Empat, Selain hal itu, dapat mengetahui seberapa besar partisi masyarakat terhadap pemilu dengan cepat pada hari itu juga, merupakan sumbangsi besar atas berjalannya demokrasi dengan pemilihan secara langsung pada kompetisi pemilihan kepala daerah maupun presiden. Dimensi partisipati memberikan penilaian berjalannya demokrasi yang telah dilaksanakan dengan berbagai sistem dianut, membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dangan aturan main dan penegakan hukum akan mematangkan sistem demokrasi yang di berjalan di negara ini.

Netralitas

Dengan memasuki dunia industrialisasi ini, membuat setiap lembaga survei melakukan persaingan dengan berbagai inovasi untuk menciptakan sistem dan motode yang lebih unggul maupun lebih akurat di setiap hasil perhitungan cepatnya. Karena inilah kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana tersebut, eksistensi independen akan teruji di kalangan penilaian masyarakat pada setiap hasil yang di publikasikan oleh lembaga survei. Dan persaingan ini juga membuka peluang-peluang yang tidak sehat, jika lembaga pelaksana melakukan kepentingan yang memihak kepada calon maupun siapapun kliennya, hingga data yang seharusnya fakta lapangan dapat dirubah sesuai dengan kepentingan sang pemesan data. Maka, kenetralan lembaga yang melaksanakan perhitungan cepat harus di kontrol, agar hasil yang di publikasikan tidak bias kepada colon manapun, untuk menghindari terjadi kesalah pahaman persepsi atas interpretasi hasil yang di publikasi oleh lembaga yang melaksanakan perhitungan cepat.

Pada perkembangan yang akan datang dan seiring berkembangnya teknologi, akan membantuk perhitungan cepat tidak akan lagi dilaksanakan seperti sekarang, dan akan lebih cepat, bahkan perhitungan manual KPU secara komprehensif dapat diketahui dengan hitungan jam, jika penerapan teknologi sudah maksimal. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah sumberdaya manusia yang siap akan penggunaan IT, Seperti yang telah ada di negara-negara maju, pemilihan sudah menggunakan mesin yang diketik langsung maupun dengan memencet tombol atau vote touch machine, setiap sentuhan pemilih dapat diketahui perolehan suara dan jumlah partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum secara langsung.

Potret dinamika masyarakat demokrasi yang sangat penting, bisa dilihat melalui perhitungan cepat yang seharusnya sebagai perwujudan pemilihan langsung kepala daerah maupun presiden sebagai indikator power of civic on government. Dan jika penghitungan cepat tidak diperbolehkan maka hal ini melukai semangat kontribusi maupun partisipasi berdemokrasi.

*Tim Peneliti Lembaga Survei Indonesia

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.